Floresa.co – Suasana Desa Lungar, Kecamatan Satar Mese di Kabupaten Manggarai, NTT, Rabu, 15 Februari 2023, tampak mencekam.
Sejak pagi, Frans Damur, anggota TNI yang dikenal sebagai Bintara Pembina Desa [Babinsa] di wilayah itu bersama beberapa rekannya dan sejumlah polisi lalu lalang dengan sepeda motor.
Frans lebih dikenal warga karena selain berasal dari Poco Leok, ia lebih sering terlihat selama munculnya wacana pengembangan proyek geothermal di wilayah itu.
Lungar, satu dari tiga desa di wilayah Poco Leok, menjadi bagian dari lokasi pengembangan unit 5 dan 6 Pembangkit Listrik Panas Bumi [PLTP] Ulumbu yang sudah beroperasi sejak 2012 di Desa Wewo. Kapasitas energi yang ditargetkan dari proyek di Poco Leok mencapai 2×20 megawatt.
Sementara Frans dan rekannya lalu-lalang hari itu, seorang warga terlihat beberapa kali membunyikan gong dari Mbaru Gendang, sebutan untuk rumat adat.
“Ayo berkumpul. Jangan ada yang ke kebun. Kita harus berjaga-jaga,” teriak warga itu.
Menjelang siang, pimpinan PT Perusahaan Listrik Negara [PT PLN] tiba di lokasi. Ia datang bersama Kornelis Wajong, mantan Wakapolres Manggarai; Eddy, Kapolsek Satar Mese dan Mikael Ojang, Sekretaris Camat Satar Mese.
Mereka menyusul beberapa petugas PLN bersama staf Dinas PUPR yang hendak melakukan survei jalan desa untuk mobilisasi peralatan proyek.
Kedatangan mereka segera disambut teriakan ibu-ibu yang menemani suami mereka berusaha melakukan penghadangan.
“Kami tolak geothermal. Tolak geothermal!” teriak ibu-ibu itu.
Elisabet Lahus (56), salah satu di antara mereka berujar lantang, “Kami sudah menikmati hidup dari tanaman yang kami tanam di atas tanah ini.”
“Lalu, kalian datang untuk mengebor tanah kami, kalian mau bunuh kami,” katanya.
Kornelis Wajong sempat mendatangi ibu-ibu itu dan bertanya, “Kamu mengerti, apa itu geothermal?”
Elisabet segera menjawab tegas, “Kami sudah mengerti, makanya kami tolak!”
Yustina Nehes, ibu lainnya ikut merespons.
“Geothermal akan membunuh kami karena lingkungan tempat kami hidup ini akan rusak. Tanah warisan nenek moyang kami akan rusak, lalu bagaimana dengan anak cucu kami nanti?” katanya.
Kornelis menanggapi mereka, dengan menuding bahwa warga telah dipengaruhi pihak lain.
“Pasti ada provokator yang masuk ke sini,” katanya, yang segera dipotong seorang ibu.
“Tidak Pak,” kata Wihelmina Sesam, menyambar kata-kata pensiunan polisi itu.
“[Penolakan ini] dari hati nurani kami sendiri,” katanya.
“Dengan kesadaran diri kami sendiri,” sambung Yustina.
Kornelis kemudian meminta warga untuk mendengar penjelasannya.
Ia berusaha meyakinkan mereka bahwa program pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat geothermal adalah untuk kebaikan seluruh masyarakat.
Ia juga merayu dengan menjanjikan bahwa pemerintah akan memberi bantuan kepada mereka.
Namun, warga tampak tidak terpengaruh. Ibu-ibu itu malah mengingatkan agar Kornelis, yang juga berasal dari Poco Leok, jangan meremehkan orang kampung hanya karena mereka tidak berpendidikan tinggi seperti dirinya.
“Biar kami tidak sekolah, kami mengerti,” kata Kori Jehanut.
“Bapak perhatikan, kampung ini dikelilingi gunung. [Kalau lingkungannya tidak terjaga] gunung-gunung ini akan longsor dan kami akan mati,” tegas seorang ibu, Maria Teme.
Ibu lain mengatakan, perwakilan mereka sudah pulang dari Mataloko, salah satu lokasi proyek geothermal di Kabupaten Ngada yang kini ditinggalkan, sementara bekas-bekas pengeboran terus mengeluarkan asap.
“Kami juga bisa baca dan nonton di HP. Kami tahu bahwa bor untuk geothermal itu merusak lingkungan,” kata ibu itu.
Tadeus Sukardin, seorang warga lain, menguatkan pernyataan ibu itu.
Ia mengatakan dirinya sudah mendatangi langsung lokasi pengeboran geothermal di Mataloko beberapa waktu lalu.
Di sana, kata dia, ia menemukan kegagalan proyek tersebut, disertai kerusakan lingkungan, seperti semburan lumpur panas yang muncul di lokasi berjarak satu kilometer dari lokasi pengeboran.
Ia membayangkan apa yang akan terjadi di pemukiman warga Lungar yang hanya berjarak 200 meter dari salah satu titik pengeboran atau wellpad D di Tanggong.
“Kami tidak mau lingkungan kami rusak seperti di Mataloko dan tempat-tempat lainnya,” ujar Tadeus.
Di tengah aksi itu, salah seorang petugas PLN menyela, memberikan alasan tentang kegagalan proyek di Mataloko.
“Waktu [pengeboran di Mataloko] itu, penggunaan teknologinya masih teknologi lama pak. Juga, memang human error. Itu sudah clear. PLN malah yang tanggung jawab,” klaimnya.
“Yang Mataloko itu yang semburan itu sudah enggak ada lagi,” tambahnya.
Namun, Agustinus Sukarno, warga lainnya, langsung menyambar.
“Saya baru saja [pulang] dari sana, Pak. Masih ada semburannya. Jangan bilang tidak ada. Saya ada video. Lihat ini. Semburan apa ini? Ini sawah warga sebelumnya. Lihat ini. Atau saya kasi tunjuk yang lain,” katanya sambil memperlihatkan foto dan video di ponselnya.
Selain Mataloko, Sukarno mencontohkan kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Ulumbu.
“Dan bukan hanya Mataloko yang menjadi acuan kami. Lihat itu Ulumbu. Lihat longsor dan tanah turun di Tantong itu,” katanya, menyebut salah satu lokasi terdampak PLTP Ulumbu.
Penjelasan Sukarno mengunci mulut kedua petugas PLN setelah mereka melihat dokumentasi foto dan video itu.
“Kurang apa lagi alasan kami menolak kehadiran proyek geothermal ini? Lalu, kalian ingin menjadikan kami kelinci percobaan?” tanya Yudi Onggal, warga lainnya.
Yudi juga menyinggung berbagai proyek gagal di tempat lain, meski sudah didahului dengan penelitian.
Meski penelitian di wilayah Poco Leok sudah dilakukan oleh peneliti dari Institut Teknologi Bandung, namun ia mempertanyakan independensinya karena difasilitasi PLN.
Padahal, kata Yudi, peneliti seharusnya bersifat independen dan “riset yang ilmiah pasti akan menghargai pendapat masyarakat.”
Ia mengatakan, “sumber informasi kunci dalam penelitian itu adalah masyarakat” karena merekalah yang hidup bertahun-tahun di suatu wilayah dan mengenal kondisi wilayahnya.
Penolakan Terus Berlanjut
Sebagaimana disaksikan Floresa, warga terus bersikeras menolak, sementara Kornelis dan sejumlah aparat berseragam polisi dan tentara berusaha memengaruhi mereka.
Setelah lama berdebat, warga mengajak Kornelis dan rekan seperjalanannya untuk membicarakan masalah ini di rumah adat Lungar.
“Biar leluhur juga tahu bapak-bapak datang ke sini. Ayo, ke rumah adat,” ujar Agustinus Sukarno.
Ajakan ke rumah adat membuat Kornelis berhenti bicara sejenak. Ia mengarahkan pandangannya ke arah kampung adat Lungar, lalu menolak ajakan itu.
“Kalau kita ke rumah adat, tidak akan ada titik temu. Percuma Pak. Mereka akan berdebat dengan kita dengan banyak argumentasinya,” seorang petugas PLN terdengar berbisik kepada Kornelis.
Kegiatan hari itu akhirnya tidak bisa berjalan karena warga terus berjaga-jaga.
Selain menyatakan penolakan secara lisan, warga juga memperlihatkan poster-poster berisi penolakan terhadap proyek itu saat petugas PLN bersama polisi dan tentara melintasi jalan raya depan kampung Lungar.
Selain itu, warga yang dipimpin Tua Gendang Lungar mengadakan ritual adat, mulai dari pekuburan umum hingga di compang, altar sesajian di tengah kampung.
Warga mendoakan keselamatan ruang hidup kampung mereka, sekaligus menyerahkan kepada roh leluhur untuk menyelesaikan masalah yang tengah mereka hadapi bersama PLN dan pemerintah.
Aksi yang digelar pada Rabu siang itu merupakan penghadangan yang ke empat.
Pada Rabu, 8 Februari, Tua Gendang Rebak bersama warga Lungar sempat mencegat mobil berlogo PLN karena saat itu terdengar kabar petugas akan melakukan survei titik pengeboran di atas tanah ulayat milik Gendang Rebak.
Upaya penghadangan juga dilakukan oleh warga Gendang Tere ketika petugas melakukan survei jalan di kampung mereka.
Menurut Tadeus, warga sebenarnya mengapresiasi niat pemerintah untuk peningkatan kualitas jalan yang sebelumnya dibangun pemerintah desa sebagai jalan tani, sekaligus pengembangan kawasan pemukiman.
“Tetapi tujuan pelebaran jalan yaitu untuk memudahkan mobilisasi peralatan PLN, untuk kepentingan proyek geothermal, itu yang kami tolak!” tegasnya.
Informasi yang dihimpun Floresa melalui surat bernomor 0030/KIT.06.01/F46020000/2023 tanggal 7 Februari 2023, PLN UPP Nusra II dijadwalkan melakukan survei topografi di Desa Lungar mulai tanggal 9 sampai 23 Februari 2023.
Tokoh masyarakat Tere, Petrus Jepo, mengatakan, selama survei berlangsung, warga tetap berjaga-jaga.
“Karena kami tidak akan pernah setuju dengan adanya proyek ini. Kami tidak akan pernah rela membiarkan tanah kami hancur karena proyek geothermal,” katanya.
Sementara itu, informasi terbaru yang diperoleh Floresa pada Senin, 20 Februari menyebutkan warga tetap melakukan penghadangan pada Jumat, 17 Februari, ketika rombongan PLN dan Dinas PUPR meski kembali dikawal belasan polisi dan tentara.
Tak hanya warga Lungar dan Tere, warga Gendang Racang, Rebak, Cako, dan Nderu juga menghadang.
Hal itu membuat para petugas PLN yang saat itu hendak melakukan survei jalan di atas tanah milik Gereja Katolik Stasi Lungar akhirnya bersedia memenuhi tuntutan warga, membuat kesepakatan bahwa PLN tidak boleh melakukan aktivitas apapun hingga ada keputusan dari warga untuk menerima atau menolak kehadiran proyek itu.
Namun, sumber Floresa menyatakan, kesepakatan itu dianggap dilanggar oleh pihak PLN yang tetap berusaha melakukan survei di wilayah lain di Poco Leok, yaitu wilayah ulayat (lingko) milik Gendang Mesir mulai 18-20 Februari.
Proyek geothermal Poco Leok – wilayah yang mencakup 10 kampung adat – merupakan salah satu titik proyek serupa di daratan Flores yang sedang didorong pemerintah sebagai sumber energi baru dan terbarukan [EBT], menyusul penetapan pulau itu sebagai Pulau Panas Bumi pada 2017.
Wilayah Poco Leok berada di pegunungan di bagian barat daya Gunung Ranaka di Kabupaten Manggarai.
Dalam sebuah konsultasi publik di Lungar pada November tahun lalu, Prapsakti Wahyudi, Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara mengatakan geothermal Poco Leok menjadi taruhan pemerintah untuk menjalankan komitmen di hadapan negara-negara G20 yang menggelar Konferensi Tingkat Tinggi [KTT] di Bali pada 15-16 November 2022 lalu.
Presiden Joko Widodo memang tengah mendorong pengembangan EBT, utamanya geothermal, sebagai Proyek Strategis Nasional. Ia bahkan menerbitkan Perpres nomor 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, dua hari sebelum perhelatan KTT G20.