SUNSPIRIT_2021-Publik sepenuhnya berharap agar pemerintahan yang baru di Kabupaten Manggarai Barat, mampu mengoptimalisasi kekuatan-kekuatan produksi di Kabupaten itu sebagai kunci sukses pembangunan lima tahun ke depan. Harapan publik itu disampaikan melalui forum virtual Zoom in on Flores Kamis, 4 Maret 2021. Forum yang dihadiri oleh 30an peserta ini, mengundang beberapa orang sebagai pemantik diskusi yaitu Fransiskus Sales Sodo, Kepala BP4D Kabupaten Manggarai Barat serta lima orang perwakilan publik yaitu Yohanes Jimmy Nami-dosen Ilmu Politik Fisip Undana Kupang, Rima Melani Bilaut-Walhi NTT, Yohanes Romualdus-pelaku wisata Labuan Bajo, Aloysius Basri-perwakilan petani dan Savio Mutu-perwakilan peternak Manggarai Barat.
Mengawali diskusi itu, Fransiskus Sales Sodo, mewakili Pemda, menerangkan tiga masalah pokok pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat serta seperti apa respon dari pemerintahan yang baru ini.
Tiga masalah pembangunan itu adalah angka kemiskinan yang tinggi; rasio gini pembangunan yang masih tinggi antara kota versus desa, sektor jasa versus sektor produksi, sektor pembangunan tersier versus primer serta masih tingginya angka pengangguran.
Sebagai langkah awal merespon ketiga masalah ini, pemerintah telah dan sedang melakukan sejumlah trobosan penting. Pertama-tama, pemerintah fokus pada masalah reformasi birokrasi. Harapannya melalui performa birokrasi yang berkualitas, pembangunan di Manggarai Barat makin menjawabi kebutuhan warga. Sejauh ini, Bupati telah menerbitkan lima Perbup dalam rangka mendorong kinerja birokrasi di Kabupaten Manggarai Barat. Sementara itu, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah juga segera mengoptimalisasi pemanfaatan aset-aset milik daerah, antara lain melalui optimalisasi peranan Perumda Bidadari. Selama ini, Perumda Bidadari belum berjalan maksimal sebagai jembatan bagi Pemda dalam mengoptimalkan pemanfaatan atas sejumlah aset milik daerah dalam rangka meningkatkan penghasilan. Selain itu, dalam rangka penguatan modal usaha bagi masyarakat, pemerintahan yang baru ini juga akan menginisiasi skema pinjaman daerah dengan bunga rendah.
Baca Juga: Prahara Keranga: Refleksi Kasus Tanah di Labuan Bajo-Flores
Sementara itu, meski disampaikan secara terpisah-pisah, kelima perwakilan publik dan para peserta diskusi yang lain bersepakat agar pemerintahan yang baru ini makin mendorong kekuatan-kekuatan produksi sebagai kunci sukses pembangunan di Manggarai Barat dalam lima tahun ke depan. Harapan itu tentu tercapai dengan tersambungnya antara unit-unit produksi warga dengan kerja negara (kolaborasi antara kerja teknis birokrasi dan produk regulasi) serta akses warga terhadap pasar yang adil.
Di sektor pariwisata, salah satu unit produksi warga yang strategis di Manggarai Barat saat ini, Yohanes Romualdus sangat berharap agar pemerintahan yang baru ini berada pada garda terdepan dalam mempromosi pariwisata alam (nature based tourism) sebagai perspektif utama pariwisata Manggarai Barat di mata dunia. Harapan ini muncul dari sebuah kekhawatiran para pelaku wisata di Labuan Bajo atas kebijakan terkini dari Pemerintah Pusat yang merusak keaslian alam Taman Nasional Komodo melalui berbagai pembangunan infrastruktur dalam rangka pariwisata super premium. Karena itu, kendati Taman Nasional Komodo berada di bawah kendali Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah harus mampu menjaga kelestarian pariwisata alam sebagai branding utama pariwisata Manggarai Barat.
Baca Juga: Komodo di Parlemen ada Harapan?
Pemerintahan yang baru juga diharapkan mesti berpihak pada para pelaku wisata lokal, salah satunya dengan mempermudah pengurusan izin berusaha. Sebab sejauh ini di Labuan Bajo, banyak usaha jasa perjalanan warga lokal yang belum berbadan hukum, karena prosedur dan birokrasi perizinan yang berbelit-belit. Selain itu, pemberdayaan para pelaku wisata lokal juga perlu didorong dengan peningkatan kapasitas seperti pelatihan bahasa asing.
Sedangkan dari sektor pertanian dan pangan, Aloysius Basri membeberkan dua soal utama. Selama ini secara umum para petani di Manggarai Barat menggarap lahan mereka hanya untuk bertahan hidup, atau yang dikenal dengan petani subsisten. Di samping itu, petani juga terkesan bekerja sendiri-sendiri tanpa berada di bawah naungan lembaga semisal asosiasi tani. Dua soal inilah yang menyebabkan pertanian di Manggarai Barat belum sepenuhnya mampu didorong ke arah pertanian yang berbasis bisnis.
Karena itu, pemerintahan yang baru ini diharapkan mampu mendorong sektor pertanian sebagai unit produksi terpenting warga di Kabupaten Manggarai Barat, yang sejauh ini terbukti telah menyumbang PDRB terbesar di Kabupaten itu. Langkah pertama yang perlu dilakukan antara lain melakukan pemetaan wilayah berdasarkan potensi-potensi pertanian. Mendukung langkah itu, lembaga-lembaga asosiasi tani juga mesti dibentuk. Menggarap kelembagaan petani ini penting terutama agar memudahkan pemerintah dalam melakukan intervensi kerja-kerja teknis seperti pelatihan dan pendampingan, serta sebagai wadah penting bagi para petani untuk membangun kebiasaan kerja berbasis asosiasional. Selain itu, pemerintah juga perlu membangun interkoneksi antara wilayah untuk memudahkah akses petani terhadap pasar.
Sementara itu, Rima Melani Bilaut, mengingatkan kepada Pemerintah akan ancaman pembangunan pariwisata berbasis investasi bagi wilayah kelola masyarakat (pertanian, peternakan dan perikanan). Sebagai contoh di Labuan Bajo, privatisasi pantai akibat pembangunan hotel-hotel dan penguasaan lahan yang makin marak, makin mempersempit ruang akses bagi nelayan untuk menangkap ikan. Selain itu, pengembangan area bisnis wisata super premium di Labuan Bajo dan sekitarnya juga perlahan-lahan akan menyebabkan alih fungsi lahan pertanian dan peternakan warga. Jika tidak segera diatasi melalui regulasi, hal ini tentu akan berdampak buruk bagi ketahanan pangan warga.
Baca Juga: Utak-Atik Regulasi demi Investasi di TN Komodo
Senada dengan itu, mewakili para peternak Mabar, Savio Mutu berharap kepada pemerintahan yang baru ini lebih serius dalam mengembangkan peternakan sebagai sektor penting penyokong industri wisata di Kota Labuan Bajo. Pasalnya, selama ini peternakan di Manggarai Barat lebih dikembangkan dalam skala ternak rumahan, yang tidak didorong oleh keinginan pasar tetapi sekadang mengisi waktu luang. Hubungan antara pasar dengan sebagian besar peternak di Manggarai Barat tidak terlembagakan secara baik.
Sebab itu, pemerintah perlu mendorong sektor peternakan di Manggarai Barat agar lebih berorientasi bisnis. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan secara intens memberikan pelatihan kepada para peternak serta memberi suntikan modal bagi para peternak. Di samping itu, pemerintah juga perlu mengeluarkan regulasi untuk melindungi para peternak lokal, agar lebih lebih mendapat ruang dalam pasar pariwisata Labuan Bajo.
Sementara itu, Yohanes Jimmy Nami, kembali menegaskan bahwa tantangan pembangunan di Manggarai Barat terkini menyaratkan kinerja birokrasi yang mumpuni. Birokrasi yang mumpuni ini nyata dalam perspektif pelayanan publik yang kuat, up to date dengan informasi-informasi terkini tentang pembangunan serta mampu berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar pemerintah seperti organisasi-organisasi asosiasi pelaku pariwisata dan organisasi masyarakat sipil yang lain dalam mengurus pembangunan.
SUNSPIRIT-2021