SunspiritForJusticeandPeace.org – Pernyataan Laiskodat untuk menutup Taman Nasionanl Komodo (TNK) pada akhir 2018 yang lalu atas alasan konservasi dengan tegas ditolak oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo.
Wajar saja jika para pelaku wisata di Labuan Bajo mengutarakan reaksi seperti itu. Soalnya, sejak wacana itu digulirkan ke publik, per Februari 2019, sekitar ada 600 bookingan trip yang telah dibatalkan oleh calon wisatawan. Ini jelas mengganggu rantai ekonomi pariwisata yang telah berjalan selama ini.
Namun, para pelaku wisata di Labuan Bajo tidak perlu terlalu panik dengan wacana ini. Menganggapnya sekadar angin lalu pun amat tepat. Beberapa reaksi awal sudah cukup kuat mematahkan wacana penutupan itu.
Merespon Laiskodat, Pihak KLHK misalnya melalui siaran pers pada tanggal 24 Januar 2019 langsung menegaskan bahwa hanya pihak KLHK yang berwewenang untuk membuka dan menutup sebuah Taman Nasional. Keputusan itu pun diambil setelah melalui pertimbangan yang matang berdasarkan sebuah kajian yang mendalam.
Pada tempat yang lain, pihak BTNK juga langsung buka suara terkait kondisi terkini populasi Komodo dalam kawasan TNK.
Mengutip pendapat para pakar konservasi, dikatakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan antara kegiatan berwisata dengan populasi Komodo. Sebab selama ini, kontak wisatawan dengan Komodo hanya menjangkau area seluas 5 % dari keseluruhan area habitat binatang langka itu. Karena itu pula populasi Komodo, berdasarkan data yang dirilis oleh pihak BTNK, terhitung stabil dalam dua tahun terakhir. Seturut data yang dirilis oleh pihak BTNK misalnya, dalam rentang waktu 2017 hingga 2018, hanya ditemukan 1 Komodo yang mati. Itu pun karena sudah berusaia lanjut.
Secara sosial ekonomi, data yang dirilis oleh BTNK juga memperlihatkan betapa pentingnya keberadaan TNK sebagai motor penggerak pariwisata di Labuan Bajo selama ini.
Data yang dirilis pihak BTNK, terkait kunjungan ke TNK dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 tercatat sebanyak 80.626 pengunjung, kemudian meningkat menjadi 95.410 pengunjung di tahun 2015, dan di tahun 2016 sebanyak 107.711 pengunjung. Sementara itu dua tahun terakhir yaitu tahun 2017, tercatat sebanyak 125.069 pengunjung, dan 159.217 pengunjung di tahun 2018.
Selain memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi para pelaku wisata seperti pengusaha transportasi, penginapan, restoran, distributor barang dan bahan makanan, toko pengecer, serta usaha kerajinan tangan di Kabupaten Manggarai Barat, kunjungan ke TNK juga menyumbang pendapatan yang tidak sedikit kepada negara.
Dengan tiket masuk wisatawan mancanegara sebesar Rp. 150.000,- dan wisatawan domestik sebesar Rp. 5.000,-, berdasarkan PP. 12 tahun 2014 tentang Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka penerimaan pungutan yang disetor oleh BTNK ke kas negara juga meningkat, yaitu sebanyak Rp. 5,4 M di tahun 2014, Rp. 19,20 M di tahun 2015, Rp. 22,80 M di tahun 2016, dan Rp. 29,10 M di tahun 2017, hingga akhirnya tercapai sebesar Rp. 33,16 M di tahun 2018.
Lebih jauh, rencana Laiskodat menutup TNK justru terkesan kontraproduktif di tengah keseriusan pemerintah menggenjot pembangunan pariwisata di Labuan Bajo hari-hari ini.
Untuk tahun 2019 misalnya, Pemkab Manggarai Barat menargetkan 500.000 wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo.
Tidak hanya itu, melihat prospek pembangunan pariwisata, lembaga-lembaga pendidikan seperti Universitas dan Sekolah Menengah makin banyak hadir di Labuan Bajo.
Bukankah wacana penutupan TNK malah mengganggu semua proses pembangunan yang tengah berjalan ini? Apalagi, belum sampai seratus hari memerintah, Laiskodat mengatakan bahwa dengan memanfaatkan sektor pariwisata secara maksimal, PAD Kabupaten Manggarai Barat bisa menembus angka hingga 1 T.
Sementara itu di tengah wacana penutupan TNK ini, masih banyak isu strategis terkait pembangunan pariwisata di Manggarai Barat yang lebih mendesak untuk ditangani.
Menyinggung soal pariwisata sebagai leading sector pembangunan di Manggarai Barat misalnya, hingga saat ini masih jauh panggang dari api. Sektor pariwisata belum begitu optimal memberi dampak pada sektor-sektor-sektor pembangunan yang lain.
Cerita dari sektor pertanian misalnya, hingga sekarang ini penyumbang terbesar sayur-mayur dan buah-buahan di Manggarai Barat adalah Provinsi tetangga Nusa Tenggara Barat. Belakangan Kabupaten Ngada juga sudah turut menjadi pemasok hortikultura ke Labuan Bajo.
Pada sektor industri rumah tangga, pemerintah sampai kini masih menutup mata dengan potensi industri kreatif rumah tangga yang ada di Manggaai Barat. Di Desa Wae Sano dan Desa Golo Tantong ada kelompok pengrajin topi re’a. Di daerah kolang, ada banyak usaha pembuatan sopi dan gola malang dari enau. Hingga saat ini, potensi-potensi ini belum digarap untuk mendukung pembangunan pariwisata.
Hingga saat ini juga masih banyak potensi kebudayaan kita yang belum digarap untuk mendukung sektor pariwisata. Hanya Liang Ndara yang serius menggarap potensi budaya untuk menjadi bagian dari atraksi wisata. Padahal masih begitu banyak kekayaan budaya lain yang dapat dijadikan sebagai atraksi pariwisata. Di Kampung Komodo misalnya, ada tarian Arugela, pencak silat, yang hingga kini belum begitu serius dipromosi menjadi destinasi pariwisata di Desa Komodo. Ke Pulau Komodo, wisatawan datang hanya untuk menyaksikan Komodo.
Belum lagi bicara soal tata kelola pariwisata yang sering kali tidak menguntungkan para pelaku wisata lokal.
Pada usaha jasa transportasi misalnya, para pengusaha kapal wisata dari kalangan kapal Open Deck kerap menjadi pihak yang merasa paling tidak diuntungkan di tengah iklim persaingan yang makin ketat. Situasi ini bak langit dengan bumi dengan kapal-kapal mewah yang sudah membangun jaringan bisnis yang sudah sangat teratur, terukur dan pasti. Berkolaborasi baik dengan biro travel, guide, bahkan sebagian dari antaranya memiliki usaha biro travel tersendiri, kapal-kapal mewah ini tidak sulit mendapatkan tamu.
Lebih parahnya lagi, banyak dari kapal-kapal mewah ini yang tidak membayar pajak. Kebocoran PAD pun terjadi.
Belakangan ini juga para pelaku wisata di Mabar terutama dari kalangan usaha biro travel dan jasa guiding sering kali dibuat resah dengan keberadaan biro-biro travel yang mengontrol usahanya dari kota-kota lain, khususnya Bali dan Jawa. Situasi ini tentu tidak saja merugikan para pelaku wisata lokal, tetapi juga berimbas pada kebocoran pendapatan bagi Pemda Mabar.
Di tengah tidak menentunya nasib para pelaku wisata lokal ini, negara tiba-tiba hadir dengan membawa solusi dengan menghadirkan Badan Otorita Pariwisata. Dengan dalih demi percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, lembaga ini malah mengkhawatirkan para pelaku wisata lokal. Dalam tangan lembaga ini, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo bak menjadi lahan bisnis yang tentunya menguntungkan para pemodal besar.
Pembangunan pariwisata itu tentu saja tidak melulu terkait kerja-kerja teknis SKPD, tetapi juga butuh agenda-agenda politik dari DPRD Manggarai Barat. Asal tahu saja, untuk tahun 2018, hanya ada satu perda inisitiatif yang dihasilkan oleh DPRD Manggarai Barat. Itu pun hanya revisi Perda Restribusi. Padahal masih banyak isu-isu strategis pembangunan pariwisata yang sangat membutuhkan sentuhan Perda.
Terkait wacana penutupan TNK ini, Guri Ridola, seorang pengusaha travel di Labuan Bajo pun tidak sungkan menyebut Laiskodat “ngawur”.
Tim Litbang Floresa dan Peneliti Sunspirit