Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat. (Foto: Ist)

OLEH: Venansius Haryanto

Kendati masih dalam tahap sosialisasi, rencana penerapan wisata halal di Kota Labuan Bajo, gerbang pariwisata NTT itu, telah menimbulkan perdebatan publik beberapa hari belakangan ini. Hingga artikel ini ditulis, topik ini masih menghiasi perbincangan publik di dunia nyata dan juga jagat maya.

Soalnya adalah, meski oleh Kemenpar konsep wisata halal murni dipahami dalam konteks segmentasi pasar baru wisatawan, lantas apakah secara sosiokultural konsep wisata halal ini dengan mudah dapat diterapkan dalam konteks Labuan Bajo. Karena itu, perdebatan pun merambat dari soal segmentasi pasar wisatawan hingga bicara soal politik identitas. Apalagi momentum sosialisasi wisata halal ini muncul segera setelah momentum Pilpres, di mana ujaran-ujaran kebencian yang berbau politik identitas begitu berlipat ganda menyesaki ruang publik. Pikiran dan perkataan pun menjadi kian tak terkendali, merambah sana-sini.

Bagaimana mesti mendudukan dua perbedaan pendapat ini? Dalam kaca mata pembangunan, apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini?

Duduk Perkara

Mulanya konsep wisata halal ini berawal dari upaya pihak Kementrian Pariwisata dalam rangka menangkap trend peluang pariwisata global yang menghadirkan wisatawan muslim sebagai segmentasi pasar baru yang cukup menjanjikan. Pihak Kemenpar bertekad agar Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, ataupun Thailand. Jumlah wisman muslim yang ke Indonesia pada tahun 2015 hanya 2,2 juta. Angka ini masih kalah dengan pencapaian negara-negara tetangga seperti Singapura (3,6 juta), Malaysia (6,18 juta), dan Thailand (4,8 juta). Dari pencapaian itu, kontribusi wisatawan Muslim tehradap PDB pun hanya mencapai sekitar 9,6% dan menyumbang devisa sebesar US$ 11,9 miliar.

Atas dasar itu, pada tahun 2019 pihak Kemenpar menargetkan akan mendatangkan 5 juta wisman muslim dan 242 juta perjalanan wisnus muslim. Sebagai langkah awal pihak Kemenpar telah menetapkan 10 destinasi utama wisata halal di Indonesia yang terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lombok/NTB, dan Sulawesi Selatan. Hingga kini, promosi wisata halal itu masih fokus di lima destinasi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Lombok, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Kendati  berada di luar bilangan 10 di atas, predikat pariwisata Labuan Bajo sebagai prioritas destinasi secara nasional, bukan tidak mungkin dipikirkan menjadi destinasi baru segmentasi pasar ini. Apalagi, sejak tahun 2017 yang lalu pariwisata Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi prioritas secara nasional. Tidak hanya itu, dalam rangka percepatan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo pun, melalui Perpres No. 32 tahun 2018, pemerintah pusat telah membentuk Badan Otorita Pariwisata (BOP). Latar belakang inilah yang lantas mendorong pihak Kemenpar melalui BOP Labuan Bajo melakukan sosialisasi wisata halal di Labuan Bajo pada tanggal 30 April 2019 yang lalu.

Letak soalnya sekarang adalah apakah konsep wisata halal cocok untuk diterapkan sebagai branding pariwisata di Kota Labuan Bajo?

Bahwasannya, pariwisata bukan terutama soal aliran uang, tapi juga soal pertukaran nilai dan budaya. Demikian salah satu definisi pariwisata menurut para ahli. Bertolak dari alas pikir ini, publik pun bersilang pendapat soal konsep wisata halal yang nota bene berasal dari domain partikularitas nilai tertentu untuk diberlakukan sebagai label pariwisata di Kota Labuan Bajo. Kondisi sosiokultural masyarakat setempat, dari segi agama, budaya, ekonomi, politik yang berbeda dengan destinasi wisata halal lain di Indonesia seperti Aceh, Lombok, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, membuat konsep wisata halal sulit untuk diterapkan sebagai branding wisata di Labuan Bajo.

Selain itu, branding wisata halal juga bukan tidak mungkin akan mengacaukan image destinasi wisata Labuan Bajo di mata wisatawan yang sudah terbentuk sejak sekian lama. Karena itu, alih-alih dalam rangka menggenjot angka kunjungan, label baru wisata halal di kota Labuan Bajo, bukan tidak mungkin mengurungkan niat wisatawan dari Eropa, Amerika dan Australia untuk berwisata ke Labuan Bajo. Sebab label wisata halal berkonsekuensi pada pemberlakuan sejumlah prinsip semacam kode etik destinasi seperti larangan konsumsi alkohol, pemisahan kolam renang antara perempuan dan laki-laki atau juga akan ada penerapan destininasi seperti pantai bebas bikini. Sulit dibayangkan untuk diterapakan dalam konteks pariwisata di Labuan Bajo yang sudah lama berjalan di luar tipe pariwisata seperti itu.

Sementara itu, kendati atas dasar alasan sosiokultural dan branding pariwisata, konsep wisata halal tampak mustahil untuk diterapkan di Labuan Bajo, itu tidak berarti pariwisata di Labuan Bajo sama sekali tidak membuka ruang bagi segmentasi pasar wisatawan Muslim. Kenyataan menunjukkan bahwa hal itu telah berjalan secara organik selama ini. Karena itu, tanpa perlu melalui branding dengan segala konsekuensi turunannya, menurut sebagian pelaku wista di Labuan Bajo, biarkan segmentasi wisatawan Muslim ini berjalan secara alamiah seturut rule of the game pasar.

Pembelajaran untuk Pembangunan

Alih-alih mengunci soal hanya pada ikhwal setuju atau tidak setuju, mari kita tempatkan polemik wisata halal  di tengah wajah pembangunan pariwisata di Kota Labuan Bajo yang begitu akrab dengan konflik vertikal tahun-tahun belakangan ini. Bahawasannya, imaji kesejahteraan versi pemerintah melalui pembangunan pada satu sisi, kerap mendapat gelombang perlawanan rakyat pada sisi yang lain.

Sepanjang tahun 2018 hingga awal 2019 saja, tercatat sederetan kebijakan pembangunan pariwisata yang memicu konflik vertikal antara rakyat versus pemerintah dan korporasi. Mulai dari polemik pembangunan rest area di Pulau Rinca dan Padar dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), penolakan terhadap kedatangan very ASDP,  protes publik atas rencana Gubernur NTT untuk menaikkan tarif masuk ke dalam kawasan TNK, hingga yang teranyar wacana penutupan Pulau Komodo yang keputusannya masih menggantung hingga kini.

Ini belum terhitung kebijakan pembangunan lain yang juga berpotensi menyulut konflik vertikal seperti penguasaan lahan seluas paling sedikit 400 hektar di Labuan Bajo oleh pihak Badan Otorita Pariwisata (BOP). Hingga artikel ini ditulis, kehadiran BOP dengan segala versi desain pembangunan pariwisatanya sedang diperbincangkan publik. Karena itu, kendati terbungkus dalam perdebatan soal segmentasi pasar versus konteks sosio-kultural masyarakat setempat, isu wisata halal juga berbicara soal sisi lain dari situasi pariwisata di Labuan Bajo yang rentan dilanda konflik pembangunan.

Akar soalnya adalah pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, kendati disadari penuh sebagai urusan publik, selama ini berjalan seolah di luar kontrol popular, lantas menjadi domain eksklusif kaum teknokrat. Teknokratisasi pembangunan pariwisata di Labuan Bajo, salah satunya tampak dalam posisi pemerintah pusat yang begitu kuat mencengkeram agenda pembangunan pariwisata di Kota itu. Labuan Bajo pun bak menjadi laboratorium eksperimen konsep-konsep pembangunan yang otak-otaknya bersarang di berbagai Kementrian di tingkat pusat.

Sentralitas kebijakan pembangunan yang berlaku lintas wilayah administrasi ini, seolah mengangkangi prinsip otonomi daerah, terutama soal kedaulatan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah otonom yang mesti menempuh jalur-jalur demokratik dalam menentukan agenda pembangunan pariwisata di wilayah kedaulatannya sendiri. Buntutnya, agenda agregasi kepentingan rakyat yang tercermin dalam proses legislasi di tingkat daerah seakan tidak lagi menjadi jalur yang mesti ditempuh sebelum menentukan sebuah kebijakan pembangunan pariwisata di Labuan Bajo. Pembangunan pun memicu konflik.

Karena itu, kendati dominan terkunci pada debat soal segmentasi pasar versus sosiokultural, konflik vertikal yang dipicu oleh sosialisasi wisata halal di Labuan Bajo beberapa waktu yang lalu berbicara banyak soal pembangunan pariwisata di Labuan Bajo yang tidak lagi berjalan dalam kontrol publik.

***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here